Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang disepakati para pemangku kepentingan di bidang batik diharapkan menjadi semangat industri dalam negeri untuk menguasai pasar dunia.
"Itu sebabnya kami beri perhatian agar seperti juga yang dibahas dengan Kementerian Tenaga Kerja, batik menggunakan sertifikasi dengan kompetensi yang didasari SKKNI," ujar Dirjen Industri Kecil Menengah Euis Saedah di Jakarta, Jumat.
Euis mengatakan, Indonesia sempat menjalin kerja sama dengan pihak Jepang untuk lebih menjadikan batik Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, melainkan mampu menguasai pasar dunia.
"Apalagi jenis batik yang menggunakan pewarna alam, beberapa kali kami juga bekerjasama dengan pihak Jepang, terutama untuk memodernisasi batik yang sudah dibuat Indonesia,".
Namun, lanjutnya, Pemerintah Indonesia cenderung berhati-hati melakukan berbagai kerjasama tersebut, agar tetap memperoleh nilai tambah dan tidak semata-mata hanya pihak Jepang yang menarik manfaat dari kerjasama tersebut.
Menurut Euis, sebelumnya, Kemenperin melakukan segmentasi batik untuk mewujudkan hal tersebut, seperti batik yang digunakan untuk masuk sekolah yakni batik dengan tema pendidikan, sehingga yang dominan adalah peranan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ada juga batik industri, di mana usaha batik mampu mencetak tenaga kerja ribuan orang dan juga menjadi sentra industri di sejumlah provinsi, dan di sini Kemenperin banyak memberi andil. Terakhir batik sebagai unsur kreatif, di mana saat itu yang banyak berperan adalah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun demikian segmentasi tidak mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan.
No comments:
Post a Comment